4 Program Pemerintahan Jokowi yang Ditolak Kepala Daerah

jpnn.com - Belum sebulan Presiden Joko Widodo memerintah, namun berbagai penolakan sudah terjadi terhadap kebijakan yang akan dilakukan. Tidak hanya elemen dari berbagai organisasi, tapi kepala daerah yang menjadi bagian dari pemerintahan ikut menolak.

1. Tolak Kenaikan Harga BBM

Tidak saja mahasiswa yang secara terus menerus melakukan aksi penolakan, namun kepala daerah juga bersuara lantang atas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Pria yang sebelumnya mendampingi Jokowi memimpin kota Solo itu dengan tegas menyatakan menolak. [Baca: Walikota Solo Tolak Kenaikan BBM]

Rudi bukanlah orang lain bagi Jokowi. Dia juga merupakan kader PDIP, sama dengan presiden. "Ini penting saya ingatkan karena ini sesuai janji kampanye beliau (Jokowi) dulu," kata Rudi kepada wartawan di Surakarta, Selasa (11/11).

2. Moratorium Penerimaan CPNS

Aparat pemerintah yang banyak menentang adalah kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tidak hanya para kepala daerah, tapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut menentang kebijakan yang diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB).

"Kami seluruh rakyat Bangka Belitung menolak keras moratorium CPNS. Kebijakan ini tidak pro rakyat dan menutup hak anak bangsa untuk menjadi aparatur sipil negara," kata Tonny Purnama, sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Babel, Kamis (13/11). [Baca: Giliran Provinsi Babel Tolak Moratorium CPNS]

Sebelumnya juga Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor, Dwi Roman Pujo memprotes. Dwi mengatakan Kota Bogor baru memiliki 9.976 PNS, padahal idealnya, harus memiliki 11.000 PNS yang ditempatkan di seluruh instansi di Kota Bogor. [Baca: Belum Siap Moratorium CPNS]