Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

5 Berita Terpopuler: Serikat Pekerja BUMN Ungkap Fakta soal Tuduhan Ahok, Novel Baswedan Cs Merespons

Minggu, 05 Desember 2021 – 06:27 WIB
5 Berita Terpopuler: Serikat Pekerja BUMN Ungkap Fakta soal Tuduhan Ahok, Novel Baswedan Cs Merespons - JPNN.COM
Politikus Partai Gerinda sekaligus Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono soroti putusan MK soal UU Ciptaker. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (5/12) tentang Serikat Pekerja BUMN membeberkan kontrak merugikan negara hingga dugaan upeti seperti yang disampaikan BTP, Novel Baswedan merespons, pemerintah pantau 21 daerah. Simak selengkapnya!


Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

1. Soal Tuduhan Ahok, Serikat Pekerja Sebut Kontrak Merugikan BUMN Ada Upeti ke BPK

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Arief Poyuono menilai banyaknya kontrak yang merugikan perusahaan negara seperti yang dikemukakan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa dilatari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bobrok.

Arief menduga oknum-oknum di BPK melindungi kontrak yang merugikan negara itu sekaligus jajaran direksi BUMN.

"Direksi BUMN dilindungi oleh oknum BPK saat BUMN tersebut diaudit. Berarti ada jaringan mafia auditor di BPK selama ini yang kongkalikong dengan direksi BUMN yang melakukan kontrak dengan pihak lain, yang mana kontrak-kontrak tersebut akhirnya merugikan BUMN," kata Arief dalam siaran pers, Jumat (3/12).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Soal Tuduhan Ahok, Serikat Pekerja Sebut Kontrak Merugikan BUMN Ada Upeti ke BPK

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (5/12) tentang Serikat Pekerja BUMN membeberkan kontrak merugikan negara hingga dugaan upeti seperti yang disampaikan BTP, Novel Baswedan merespons, pemerintah pantau 21 daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News