5 Pernyataan Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Makassar, DPR Harus Tahu

jpnn.com - MAKASSAR - Koalisi organisasi profesi kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menolak program legislasi nasional DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, Abd Azis menyayangkan masuknya RUU Kesehatan dalam prolegnas DPR secara mendadak.

Menurutnya kebijakan itu merugikan organisasi profesi kesehatan yang ada di tanah air, termasuk di Kota Makassar.

"Kami sangat menyayangkan karena pembahasan RUU Kesehatan tidak melibatkan organisasi kesehatan di seluruh Indonesia," kata Azis, Senin (21/11) malam.

Dia mengungkapkan banyak ketimpangan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Kesehatan.

"Sangat tidak bagus jika ini RUU Kesehatan ditetapkan. Akan banyak perubahan dan ketimpangan yang dilakukan ke depannya," ujarnya. (mcr29/jpnn)

Lima pernyataan sikap koalisi organisasi profesi kesehatan di Makassar:

1. Demi menjamin kepastian hak kesehatan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, maka perlu organisasi profesi menetapkan kompetensi
2. Harus melibatkan organisasi profesi dalam rangka mengoptimalkan akses pemerataan pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk masyarakat
3. Demi kepentingan masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan yang semestinya, maka dari itu kami meminta agar tidak menghapus UU Kesehatan yang berlaku selama ini
4. Dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi potensi krisis kesehatan di masa akan datang, maka perlu kolaborasi semua pemangku kepentingan, pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat dan semua stakeholder
5. Mendesak pemerintah agar senantiasa melibatkan organisasi profesi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan demi terjaminnya peningkatan taraf kesejahteraan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan anggota profesi kesehatan