Abaikan Sikap Indonesia, Pemerintah Thailand Dinilai Mengkhianati ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) menyebut keputusan Wakil Perdana Menteri Thailand Don Pramudwinai untuk melanjutkan pertemuan informal dengan junta militer Myanmar adalah pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan ASEAN.

“Keputusan pemerintah Thailand untuk mengadakan pertemuan ini, meskipun mendapat penolakan dari ketua ASEAN, Indonesia, serta Singapura dan Malaysia, menunjukkan arogansi mengabaikan persatuan ASEAN, HAM rakyat Myanmar, dan bahkan kehendak warga negaranya sendiri,” kata Wakil Ketua APHR Charles Santiago dalam pernyataan tertulis, Senin.

Menurut dokumen yang bocor, Pramudwinai mengirim surat tertanggal 14 Juni 2023 untuk mengundang para menteri luar negeri ASEAN dalam diskusi informal yang direncakan pada 18-19 Juni 2023 untuk melibatkan kembali Myanmar dalam pertemuan di tingkat kepala negara/pemerintahan.

Menlu Indonesia Retno Marsudi dikabarkan membalas undangan itu dengan surat penolakan pada 15 Juni, sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia merilis pernyataan serupa pada 18 Juni.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan dalam konferensi pers selama kunjungannya ke AS pada 17 Juni bahwa "terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat puncak atau bahkan di tingkat menteri luar negeri."

Sementara itu, Filipina belum merilis pernyataan resmi tetapi kabarnya tidak akan hadir.

Meskipun demikian, Pramudiwinai bersikeras bahwa pembicaraan akan dilanjutkan pada 19 Juni dan Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa perwakilan tingkat tinggi dari Laos, Myanmar, Kamboja, India, China, Brunei Darussalam, dan Vietnam telah mengonfirmasi kehadiran mereka.

Pertemuan tersebut mengikuti pertemuan track 1,5 sebelumnya yang diadakan di Thailand pada Maret lalu dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kamboja, Laos, dan Vietnam bersama dengan China, India, Bangladesh, dan Jepang.