Abe PM Lagi, Kabinet pun Wajah Lama

jpnn.com - TOKYO - Kedudukan Shinzo Abe benar-benar tak tergoyahkan. Hasil pemilu sela membuktikan bahwa pemimpin Partai Demokrasi Liberal itu tetap diinginkan masyarakat untuk memimpin Jepang.

Sebanyak 328 suara di parlemen rendah mendukung Abe kembali menjadi perdana menteri (PM) Jepang. Hanya 73 orang yang mendukung lawannya dari partai oposisi, Katsuya Okada. Kemarin (24/12) parlemen Jepang mengonfirmasi pengangkatan kembali Abe sebagai PM.

"Abe menunjuk Jenderal Nakatani sebagai menteri pertahanan untuk menggantikan Akinori Eto," ujar Kepala Kabinet Jepang Yoshihide Suga. Selama ini Eto terjerat masalah penggunaan dana politik. Masalah tersebut belum selesai.
 
Nakatani, 57, menjadi satu-satunya penyegaran di kabinet baru Abe. Menteri-menteri lainnya tak berubah, seluruhnya masih diduduki wajah lama. Bukan tanpa alasan Abe menunjuk Nakatani sebagai menteri pertahanan yang baru. Selama ini Jepang selalu khawatir dengan ancaman senjata nuklir dari Korea Utara (Korut) dan Tiongkok.
 
Nah, agaknya menurut Abe, Nakatani cocok untuk menghapus kehawatiran tersebut. Alumnus Akademi Pertahanan Nasional Jepang itu cukup lama mengabdi di angkatan bersenjata Jepang.

Dia juga pernah menjabat menteri pertahanan. Selama ini dia dikenal memiliki prinsip dan kemampuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu sebelum diserang.
 
Abe juga berencana memperkuat pertahanan militer dan mengirimkan pasukan untuk berperang ke luar negeri. Sejak Perang Dunia Kedua, Jepang tak pernah mengirimkan pasukan ke luar negeri.

Pemilihan Jenderal Nakatani sebagai menteri pertahanan itu membuat Tiongkok gelisah. Negeri Panda tersebut secara tidak langsung mengirimkan peringatan kepada Abe.
 
"Abe dan menteri pertahanannya yang baru perlu melangkah secara hati-hati. Keduanya mendukung peran yang lebih kuat untuk pasukan pertahanan diri Jepang, dan masyarakat internasional harus terus mengamati serta mengingatkan mereka untuk tidak melangkah terlalu jauh," ujar salah seorang pejabat Tiongkok seperti dilansir Xinhua. (AFP/Reuters/sha/c10/ami)