Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Ada Anggota DPR Terjaring OTT, Begini Respons Bamsoet

Sabtu, 05 Mei 2018 – 15:42 WIB
Ada Anggota DPR Terjaring OTT, Begini Respons Bamsoet - JPNN.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Humas DPr for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merasa prihatin dengan adanya anggota DPR RI yang kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Terlebih, saat ini DPR sedang berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat.

"Saya sangat menyesalkan masih adanya anggota DPR yang tertangkap tangan KPK dalam kasus korupsi. Anggota DPR harusnya memberikan tauladan, bukan malah blunder melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (5/5).

Bamsoet saat ini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai identitas resmi anggota DPR yang terkena OTT, termasuk modus korupsi apa yang dilakukannya.

"Kami tunggu kejelasan lebih lanjut dari KPK siapa anggota DPR yang terkena OTT semalam. Mengenai status keanggotaan yang bersangkutan, bolanya ada di Fraksi tempat ia bergabung. Kita serahkan kepada Fraksinya untuk melakukan tindakan," tutur Bamsoet.

Bamsoet berharap ini merupakan OTT KPK terakhir bagi anggota DPR. Politisi Partai Golkar ini berpesan agar para anggota dewan tidak ada lagi yang bermain anggaran untuk mencari keuntungan pribadi.

"Memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (Dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR. Ini sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran. Tetapi, yang tidak boleh adalah mengambil atau meminta keuntungan dari anggaran yang diperjuangkan tersebut," tegas Bamsoet.

Bamsoet mengakui tidak mudah mengawasi semua anggota DPR untuk tidak 'bermain' anggaran. Apalagi, 560 anggota DPR berasal dari 10 partai politik yang berasal dari berbagai latar belakang serta kepentingan berbeda.

Anggota DPR harusnya memberikan tauladan, bukan malah blunder melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News