Ada Kebocoran BPUM Sebesar Rp 1,18 Triliun, Begini Respons Hergun

Politikus asal Sukabumi, Jawa Barat itu meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran BPUM mulai dari pengusul, Kemenkop UKM, dan perbankan penyalur juga perlu diaudit.

Dia juga menilai adanya temuan hasil audit BPK tersebut sangat mengejutkan. Pasalnya, aturan mengenai persyaratan penerimanya sudah jelas. Tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan.

Oleh karena itu, temuan BPK tersebut sudah semestinya ditindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Hergun juga meminta semua pihak terkait untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional.

"Belajar dari 2020, pembersihan data harus dilakukan secara cermat dan tepat agar perbaikan tersebut bisa mengurangi tingkat ketidaktepatan penyaluran BPUM pada 2021," pungkas Hergun. (fat/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!