Ada Kerugian Besar, Hasil Audit Petral Harus Diserahkan ke Penegak Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Inas Nasrullah mendesak Kementerian ESDM maupun Pertamina menyerahkan hasil audit forensik di anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Petral-PES, agar diserahkan ke penegak hukum. Pasalnya, politikus Hanura ini yakin ada kerugian besar keuangan negara dalam aktifitas Petral.

"Oh iya. Besar. Ada kerugian besar itu. Kalau hitung-hitungan saya, kalau paling sedikit US 1,5 dollar atau US 1 dollar deh bocornya per barel, impor ekspor itu totalnya yang dikerjakan mereka itu taroklah 20 juta barel dikali US 1 dollar sudah US 20 juta dollar per bulan, setahun US 240 juta dollar, itu sudah berapa tahun?" kata Inas saat dihubungi, Minggu (15/11).

Dia menyebutkan, chain supply yang ditemukan oleh KordhaMentha selaku auditor, yang menjadi sumber mark up adalah produsen- Calo1-Calo2- NOC- Petral- Pertamina. Calo1 dan Calo2 adalah perusahaan milik Mr. MR yakni begantian antara Gold Manor, Global Resources, Global Energy dan Verita Oil yang seluruhnya berbasis di Singapore.

"(Kebocoran) di calo-calo itu, hasil auditnya kurang lebih seperti itu. Saya belum baca (hasil audit) tapi informasinya kurang lebih seperti itu.

Itu sebabnya Inas mendesak supaya hasil audit forensik terhadap Petral-PES tersebut diserahkan ke penegak hukum agar masalah ini bisa tuntas. Bukan sekedar menjadikan audit sebagai evaluasi perbaikan saja.

"Kami minta ini harus ditindaklanjuti secara hukum, itu janji Sudirman Said dulu. Janji ada audit untuk ditindaklanjuti, bukan janji diaudit untuk melakukan perbaikan, tidak. Tapi harus ada tindaklanjutnya," tegas Inas.

Pihaknya juga menyesalkan pernyataan Sudirman Said yang menyebut pemerintah tidak terlibat dalam persoalan di Petral-PES. Menurutnya, pemerintahan sekarang mungkin tidak terlibat, tapi bagaimana dengan sebelumnya.

"Pemerintah sekarang iya, tapi pemerintah yang lalu dong kita bicara. Pemerintahan lalu terlibat gak, dengan dirut pertamina yang lalu. Terlibat gak Karen Agustiawan. Itu yang haruss diungkap. Jangan buru-buru bilang pemerintah tak terlibat, kayak ketakutan gitu," pungkasnya.(fat/jpnn)