Agung Mengaku Tak Tahu Aliran Dana Rp 9 miliar ke DPR
Jumat, 06 Juli 2012 – 12:32 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkorkesra) Agung Laksono mengaku tidak mengetahui soal adanya aliran dana Rp 9 miliar ke DPR RI untuk memuluskan pencairan APBN untuk PON XVIII Riau. "Oh gak tahu," jawab Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/7) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap revisi Perda 6/2010 PON XVIII Riau.
Agung hanya mengatakan kalau dirinya siap untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini terkait kasus suap PON yang ditangani oleh lembaga pimpinan Abraham Samad itu. "Saya siap beri keterangan," kata Agung Laksono sembari memasuki loby gedung KPK didampingi oleh ajudannya dan sejumlah staf.
Sebelumnya Manager Operasional proyek pembangunan Main Stadium PON, Diki Aldianto dari PT Adhi Karya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengatakan bahwa perusahaan pelat merah itu telah mencairkan dana Rp9 miliar lebih ke DPR RI untuk mempercepat cairnya dana APBN untuk PON.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkorkesra) Agung Laksono mengaku tidak mengetahui soal adanya aliran dana Rp 9 miliar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Sosial
AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
Minggu, 17 November 2024 – 17:44 WIB - Hukum
KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
Minggu, 17 November 2024 – 17:25 WIB - Sosial
Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
Minggu, 17 November 2024 – 16:04 WIB - Hukum
Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
Minggu, 17 November 2024 – 15:53 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
Minggu, 17 November 2024 – 15:01 WIB - Parpol
Sebelum Ahok Jadi Pengurus, PDIP Masukkan Anies ke dalam Bursa Cagub DKI
Minggu, 17 November 2024 – 12:57 WIB - Jabar Terkini
Gelar Doktoral Bahlil Ditangguhkan, Deolipa Yumara Menduga Ada jual Beli Gelar Akademik di UI
Minggu, 17 November 2024 – 13:00 WIB - Moto GP
Race MotoGP Barcelona: Pecco Bilang Ada 8 Pembalap akan Menghalangi Martin
Minggu, 17 November 2024 – 14:35 WIB