Ahli Agama dari PDIP Ini Sebut Fatwa MUI Soal Ahok Tak Berdasar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menganggap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Gubernur DKI basuki T Purnama telah menghina Alquran karena mengutip Surat Almaidah ayat 51 merupakan keputusan yang tidak tepat.

"Fatwa itu tidak berdasar pada analisis tafsir yang mendalam," ujar Hamka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang juga penasihat MUI Pusat itu menjelaskan, Surat Almaidah  51 bukan menyangkut kepemimpinan secara umum. Hamka menerangkan, mufasir kondang Al Qurthubi bahkan menganggap ayat itu turun ketika umat Islam tengah menghadapi kaum jahiliyah.

Dalam tafsir tersebut diceritakan, pasukan Islam, Yahudi dan Nasrani kala itu berkumpul untuk menghadapi kaum jahiliyah itu. Kala itu umat Islam khawatir lantaran jumlah, peralatan, dan keahlian perang mereka tidak memadai.

Karenanya, ditunjuklah seorang dari kaum Yahudi untuk menjadi pimpinan pasukan. ”Turunlah ayat itu. Itu pimpinan dalam arti perang bukan civil society," sebut anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama itu.

Guru besar di IAIN Alauddin Makassar itu menambahkan, Ahok -sapaan akrab Basuki T Purnama- sebagai gubernur bukanlah wali, melainkan hanya pelaksana. Wali dalam pemerintahan adalah presiden.

Sedangkan dalam Islam, wali merupakan pihak yang menjadi perwakilan untuk menikahkan perempuan. "Salah kalau gubernur dikatakan wali. Fatwa MUI tidak berdasarkan kajian mendalam," ujarnya lagi.

Bagaimana dengan rekomendasi MUI yang menyebut Ahok telah menghina ulama karena menganggap pihak yang mengutip Almaidah 51 telah melakukan pembohongan terhadap pemilih?