Ahok Bakal jadi Bos BUMN, Mardani PKS Beri Komentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons kabar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menempati posisi penting di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mardani menegaskan pihaknya bersama anggota Komisi II DPR RI lainnya akan mempertayakan terkait masuknya politisi PDI Perjuangan itu ke BUMN.

"Menurut saya, teman-teman di Komisi VI pasti akan mempertanyakan itu," ujar Mardani saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara Jakarta sebagaimana dilansir antaranews.com, Kamis (14/11).

Menjadi Komisaris atau Direksi di sebuah BUMN, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu ada aturannya. Menurut dia, kalau aturan diikuti, siapa pun berhak untuk menempati posisi tersebut.

Mardani mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan terkait pemilihan komisaris atau direksi BUMN.

Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.

"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," kata dia.

Tetapi Ahok diketahui merupakan kader PDI-Perjuangan dan sudah jadi anggota partai politik tersebut. Oleh karena itu, Mardani mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.