Airin Batalkan Honorer jadi Plt Lurah, Kemendagri Apresiasi

Secara aturan tegas terkait pengangkatan Plt. Lurah dan Sekretaris Kelurahan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan yang berasal dari pegawai Non PNS, menyalahi aturan yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selain itu juga kebijakan yang telah diambil Walikota Tangerang Selatan bertentangan juga dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 tentang Kecamatan yang menyatakan pengangkatan lurah berasal dari pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

“Dengan telah dilantiknya Lurah yang berasal dari PNS artinya Wali Kota telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” pungkas Bahtiar. (jpnn)