Aktivis: Ada Partai Ingin Rebut Posisi Menteri LHK

jpnn.com - JAKARTA – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Emmy Hafild mengatakan kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan hasil kerja dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sepuluh tahun memimpin Indonesia. Karena itu, menurut Emmy, sangat tidak adil kalau peristiwa tersebut serta-merta hanya menyalahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Asap dan kebakaran hutan serta lahan itu hasil kerja dari pemerintahan sepuluh tahun lalu,” kata Emmy Hafild saat Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Reshuffle Jilid II: Kepentingan Siapa?”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Contohnya, kata Emmy, satu tahun sebelum pemerintahan SBY berakhir, di Kalimantan Tengah saja ada 1,4 juta hektar dialihfungsikan. “Saya tegaskan, hanya dalam waktu satu tahun,” katanya.

Kalau ditarik dalam waktu tiga tahun sebelum kekuasaan SBY berakhir, menurut Emmy, secara nasional terdapat sekitar 4 juta hektar hutan dialihfungsikan. Karena itu, dia menyayangkan kalau menyalahkan pemerintahan sekarang ini.

“Apalagi yang menggiring opini miring terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang berasal dari partai politik yang dahulu kadernya menjadi Menteri Kehutanan. Sepertinya, partai politik tersebut ingin kembali meletakan kadernya di kementerian itu dengan menumpangi wacana reshuffle kabinet kedua ini,” tegas mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara ini.

Menurut Emmy, selama 13 bulan, Siti Nurbaya Bakar menjadi Menteri LHK, belum satu pun kementerian itu mengeluarkan izin pengelolaan hutan.

“Ada satu meter tingginya tumpukan dokumen permohonan izin pengelolaan hutan yang diajukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Tidak satupun yang disetujui oleh menteri sekarang. Kalau dimasa pemerintahan yang lalu, seperti ini hasilnya,” kata Emmy Hafild.(fas/jpnn)