Aktivis Geruduk KPK, Minta Kasus Korupsi Jokowi dan Keluarganya Diusut

"Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah melakukan praktik korupsi dan kolusi yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali, dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Oleh karena itu, Ubedillah bersama NURANI '98 membawa empat tuntutan. Pertama, menyayangkan pernyatan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon publik terhadap rilis dari OCCRP.

"KPK menyebut hanya menunggu laporan dari Masyarakat terkait dengan hal itu," imbuhnya.

Kedua, Ubed memprotes sikap KPK yang lembut dan pasif dalam aduan menyasar Jokowi dan keluarganya. Hal ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara.

"Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh Masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkannya," ungkapnya.

Ketiga, KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan Korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan.

Terakhir, belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab aktivis Nurani ’98 pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan/atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaesang.

Selain itu ada juga laporan dari TPDI pada 23 Oktober 2024. Disebutkan pula dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait keluarga Joko Widodo.