Aktivis Ingatkan Korupsi Hambat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam goal 16 SDGs di antaranya menegaskan pentingnya tata kelola dan menekan korupsi. Masyarakat harus terlibat sejak kebijakan dibuat dan program pembangunan dilaksanakan.

“Pelibatan tersebut bersifat subtantif, bukan hanya sebagai stempel atau gimmick saja,” katanya.

Agenda Pembangunan 2030 yang dirumuskan dalam 17 Goal SDGs telah mengubah paradigma pembangunan secara signifikan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari yang hadir dalam High Level Panel Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan Beyond 2015 pada hari yang sama dalam Sidang Umum PBB, menegaskan SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat. 

“Artinya masyarakat menjadi tujuan akhir, maupun sebagai pelaku aktif dalam pembangunan,” ungkapnya.

Dian menegaskan prinsip leave no one behind dalam SDGs harus dimaknai kelompok-kelompok rentan yang selama ini sering diabaikan dalam agenda pembangunan harus mendapat prioritas pertama sebelum membicarakan yang lain.

“Kelompok miskin, kaum rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran dan masyarakat adat selama ini sering tersingkir dalam proses penentuan kebijakan dalam pembangunan,” kata Dian menambahkan.

Pembangunan masyarakat yang damai, berkeadilan dan inklusif sebagai cita-cita Goal 16 SDGs dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan terbuka.