Alasan SBY Tolak Permintaan Jokowi Dinilai Sudah Tepat
jpnn.com - JAKARTA - Alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak permintaan presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo menaikkan harga BBM dinilai tepat. Pasalnya, menaikkan harga BBM di akhir periode akan meninggalkan kesan tidak baik. Apalagi, SBY sudah pernah menaikkan BBM beberapa kali sepanjang masa pemerintahannya.
"Selain itu, menaikkan harga BBM dinilai sebagai suatu kebijakan strategis. Oleh karena masa pemerintahannya kurang dari dua bulan, kebijakan strategis seperti itu tidak tepat diambil oleh SBY. Itu adalah bagian dari etika politik yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan SBY," ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (28/8).
Menurut Daulay, kebijakan strategis tidak hanya berkaitan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan luar negeri. Kenaikan harga BBM di dalam negeri juga termasuk hal yang sangat strategis. Karena sangat memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
"Jadi wajar jika dengan halus SBY menolak permintaan itu," katanya.
Selain itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini juga menilai PDIP tidak konsisten dengan kebijakan terkait BBM. Ketika SBY mengusulkan kenaikan BBM beberapa waktu lalu, PDIP termasuk pihak yang paling keras melakukan penolakan. Sekarang justru berharap agar BBM dinaikkan, bahkan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden.
"Kalau alasannya untuk menutupi defisit APBN, dulu juga SBY menggunakan alasan yang sama. Faktanya, alasan itu ditolak dengan tegas. Malah, mereka mengajukan opsi-opsi lain untuk menutupi defisit tersebut," katanya.
Karena itu, jika Jokowi merasa berat untuk menaikkan harga BBM, Daulay mengusulkan sebaiknya dicari opsi-opsi lain yang lebih baik. Apalagi sebelumnya opsi-opsi itu sudah pernah ditawarkan, tinggal menerapkannya. Dengan begitu, rakyat yang telah memilih Jokowi tidak merasa dibebani.
Sebelumnya, Jokowi mengaku dalam pertemuan dengan SBY di Bali, Rabu (27/8) kemarin, secara khusus meminta agar SBY menaikkan BBM guna menekan defisit APBN.