Alhamdulillah, Keluhan Warga Miskin Ini Langsung Direspons Presiden

“Saat dicek oleh pihak rumah sakit, ternyata kartu saya nonaktif. Padahal teman-teman saya yang lain masih aktif semua. Pihak rumah sakit beri solusi agar ambil umum saja selama dua hari dua malam dan membayar Rp 1,5 juta,” aku Sumini yang bekerja sebagai penjual jamu gendong ini.

Seiring berjalannya waktu, tiga hari yang lalu presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg) menindaklanjuti surat tersebut dan mempertemukan seluruh petugas pendataan warga miskin se-Kota Bengkulu, termasuk petugas BPJS.

Dari pertemuan tersebut, ternyata di Kelurahan Rawamakmur hanya keluarga Sumini yang dicoret karena dianggap sudah mampu, padahal pencoretan tersebut tanpa sepengetahuan ketua RT dan lurah, termasuk Sumini sendiri.

Saat diinvestigasi, semua pihak yang berkaitan justru mengaku tidak tahu dan saling melempar bola. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bengkulu, Salahuddin Yahya mendatangi rumah Sumini, kemarin.

Menurutnya, dalam pendataan yang dilakukan petugas tersebut terkesan hanya asal-asalan tanpa menemui langsung warga yang bersangkutan. Namun ia mengapresiasi respon dari Presiden RI Jokowi yang menindaklanjuti dalam kerumitan yang dialami salah satu warga dalam kepengurusan kartu kesehatan anaknya. Pemkot sendiri akan segera melakukan verifikasi mengenai dicoretnya Sumini dari daftar yang seharusnya menerima KIS tersebut.

“Kita telusuri dan investigasi dari mana titik awalnya sampai nama itu hilang. Ternyata memang ada secara teknis proses verifikasi di lapangan itu bermasalah,” terang Salahuddin yang didampingi Camat Muara Bangkahulu, Dihwanto dan Kepala Lurah Rawamakmur M Dahilin, kemarin.

Menurutnya, solusi yang harus diambil yakni harus ada koordinasi yang berkesinambungan di lapangan, kemudian pengambilan data warga itu harus sepengetahuan perangkat yang ada di sekitar lingkungan warga seperti RT, lurah dan camat.

“Yang jelas, pada saat proses verifikasi dilakukan petugas itu, kemungkinan besar keluarga ibu ini ikut tercoret padahal maksud pencoretan itu tidak sama dengan kepentingan. Ibu ini kan kartu kesehatan, kok tercoret juga di daftar warga yang meninggal dan pindah itu,” tanyan Salahudin.(805/ray/jpg)