Ali Baham: Pimpinan OPD Jangan Menyalahgunakan Dana Tambahan Penghasilan Pengawai

Penahanan tersangka bermaksud mempercepat proses penyidikan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan dana TPP pada Disnakertrans Papua Barat periode Oktober-November 2023.

"Tersangka ditahan sebagai tahanan titipan mulai tanggal 1 Maret sampai 20 Maret 2024," ujar Harli.

Menurut dia penyidikan kasus penyalahgunaan dana TPP yang menyeret FDJS selaku Kadisnaketrans Papua Barat sekaligus kuasa pengguna anggaran, merupakan pintu masuk untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi lainnya pada dinas terkait.

Hal ini sesuai dengan laporan yang diterima oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat beberapa waktu lalu, yang kemudian perlu dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tentu penyidik akan menggali lebih dalam lagi supaya motif perkara dan aliran dana bisa terungkap secara terang benderang," ucap Harli.

Dia menjelaskan besaran dana TPP untuk dua periode tersebut mencapai Rp 1 miliar lebih, dan saat ini penyidik kejaksaan masih melakukan penghitungan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang.

Tersangka FDJS dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

"Dalam kasus ini, bukan nilai kerugian yang dilihat, tetapi hak-hak pegawai harus diberikan sesuai porsinya masing-masing," tutur Harli. (antara/jpnn)