Alokasi Subsidi Ternyata belum Berfungsi Maksimal, Ini Penyebabnya

jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, Achmad Syakhroza menilai mata anggaran yang secara khusus dialokasikan kepada kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari APBN memang sudah baik. Namun, dilihat dari sisi maksimalisasi kemanfaatan, ternyata masih perlu dilakukan penataan ulang.

Mata anggaran yang dimaksudkannya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Miskin (Raskin), subsidi LPG 3 kilogram, bibit, pupuk, alat nelayan, modal dan lainnya.

Alokasi dana itu, termasuk dalam kategori subsidi dari negara berdasar kebijakan politik yang lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Menurut dia, keberhasilan mengalokasikan subsidi itu patut menjadi kebanggaan bagi seseorang kepala pemerintahan.

"Namun dalam perspektif tata kelola keuangan negara bisa dilihat bahwa selama model penyaluran yang dilakukan kementerian teknis masih seperti yang sekarang ini maka akan selalu datar manfaat dana subsidi," kata Syakhroza, Jumat (9/10).

Karenanya, Syakhroza berpendapat, sejatinya masih perlu untuk dilakukan kajian yang mumpuni agar kemanfaatannya lebih maksimal. Dia memandang, alokasi APBN untuk desa melalui kementerian teknis selama ini belum memadai dalam menciptakan tingkat kesejahteraan bagi rakyat desa agar mereka bisa menjadi semakin mandiri secara politik, berbudaya, dan tentu juga ekonomi. 

Menurutnya, keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seharusnya diapresiasi seluruh lapisan masyarakat dengan antusias. Namun yang terjadi publik biasa-biasa saja menanggapinya karena belum melihat kementerian itu melakukan pengorganisasian.

"Apalagi upaya maksimalisasi terhadap seluruh dana subsidi yang sebagian besar didistribusikan kepada masyarakat pedesaan," ungkapnya.

Dia menilai selama ini kementerian itu terlihat nyata belum memberikan porsi perhatian yang lebih terkait dana subsidi tersebut. Karenanya, dia menyarankan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memulai pemikiran untuk memaksimalisasi kemanfaatan dana subsidi. "Jangan seperti yang sekarang," tegasnya.