Anak Buah Megawati Minta SBY Sanksi Menteri

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak cukup hanya meminta maaf kepada rakyat atas tata kelola manajemen pemerintahannya tidak berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi. Menurutnya, yang perlu dilakukan SBY adalah memberikan sanksi yang tegas kepada pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Tjahjo mengatakan banyak instruksi presiden yang tidak mampu dijabarkan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pembantunya atau menteri-menterinya sebagaimana yang pernah dikeluhkan presiden. "Presiden membentuk tim evaluasi menteri yang diketuai Kuntoro. Sudah ada hasil telaahan evaluasi toh masih belum juga bisa dilakukan evaluiasi kabinet dengan baik," kata Tjahjo, Sabtu (10/9), di Jakarta.

Sebelumnya, di ulang tahunnya yang ke-62, SBY meminta maaf kepada rakyat atas kepemimpinannya bila tidak mampu memenuhi harapan baik dari sisi memberantas korupsi maupun pengentasan kemiskinan. SBY lantas meminta doa dan berjanji akan menjalankan amanat dari rakyat. Namun kata dia, bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini demikian kompleks sehingga diperlukan waktu dan kerja keras serta kebersamaan semua pihak.

Permintaan maaf itu dinilai Tjahjo sebagai suatu yang wajar. Namun yang perlu diingat, kata dia, banyak program yang dikampanyekan oleh Presiden tapi hingga saat ini belum dijalankan. "Yang dijanjikan presiden saat kampanye sangat baik, tapi belum mampu dilaksanakan oleh jajaran pemerintahannya. Apapun janji kampanye adalah hutang kepada rakyat yang harus dilaksanakan atau dibayarkan," kata Tjahjo.