Anak Buah Prabowo: Pemerintah Harus Kreatif, Jangan Bergantung Utang

jpnn.com, JAKARTA - Hingga Mei 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Angka itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sejumlah Rp 2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman Rp 728,60 triliun (19,8 persen).

Besarnya jumlah utang tersebut membebani keuangan negara. Itu bisa dilihat dari pembayaran kewajiban utang Mei 2017 mencapai Rp 62,98 triliun.

Duit sebanyak itu untuk membayar pokok utang jatuh tempo Rp 39,89 triliun dan bunga utang Rp 23,09 triliun.

Hal ini menuai kritik pedas dari Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan. Dia merasa prihatin dengan jalan yang ditempuh pemerintah dalam mengelola fiskal lewat utang. Sebab, cara itu pasti menganggu ketangguhan fiskal.

"Mustinya pemerintah lebih kreatif lagi dalam menggenjot penerimaan nasional setelah tax amnesty berakhir. Jangan bergantung terus dari utang yang bisa menjerumuskan bangsa ini pada ancaman goncangan keuangan," ujar Heri menjawab JPNN.com di Jakarta, Kamis (6/7).

Politikus Gerindra ini meminta pemerintah jangan terlena oleh rasio utang yang disebut-sebut aman. Sebab, ujar anak buah Prabowo Subianto itu, tren yang terjadi justru rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami kenaikan.

Pada 2014 sebesar 24,7%, tahun 2015 naik tajam ke 27,4%, lalu tahun 2016 menjadi 27,9%, tahun 2017 ada di angka 28,2%.

"Pada tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. Semakin naiknya rasio utang tersebut dapat berisiko fatal terhadap kredibilitas fiskal dalam jangka panjang," ulas politikus asal Jawa Barat ini.

Selain itu, tambahnya, meningkatnya rasio utang terhadap PDB dalam waktu hampir 4 tahun ini dapat sangat kontraproduktif dengan janji pemerintah untuk menurunkan rasio utang dengan mengoptimalisasi pendapatan dan kualitas belanja.