Ancaman DPR ke KPK Bentuk Premanisme Politik

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman pemboikotan anggaran yang dilontarkan anggota Pansus Angket KPK Muhammad Misbakhun dikritik oleh inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia.

Pernyataan tersebut, lanjut Doli menegaskan bahwa Pansus Hak Angket memang dibentuk untuk melemahkan lembaga antirasuah. Bahkan sudah mengarah juga kepada pengerdilan penegakkan serta wibawa hukum.

"Kalau memang Hak Angket itu dibentuk untuk menguatkan KPK, apa hubungannya Miryam dengan anggaran KPK dan Polri 2018? Itu kan mengada-ada namanya,” ujar Doli di Jakarta, Rabu (21/6).

Ide yang muncul setelah pimpinan KPK menolak mengizinkan tersangka pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani hadir di Pansus Angket, kata Doli, menunjukkan betapa arogan dan sok kuasanya DPR.

"Begitu keinginannya tidak terpenuhi, langsung main ancam. Sikap itu bentuk dari premanisme politik dan tidak sehat bagi perkembangan politik dan demokrasi Indonesia," tegas dia.

Selain itu, ide yang muncul dari Anggota Fraksi Golkar Misbakhun, menguatkan bahwa yang paling besar kepentingannya terhadap Pansus Hak Angket itu adalah Golkar.

Karenanya, mantan Ketua Bappilu DPP Golkar ini mengimbau sebaiknya untuk melindungi Setya Novanto di kasus dugaan korupsi e-KTP, politikus partai beringin di Senayan tidak bermain politik.

"Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Hukum dilawan saja dengan hukum. Jangan hukum diadu dengan politik, yang itu bisa melebar kemana-mana dan keadilan hukum menjadi bias," pungkas Doli.(fat/jpnn)