Anggap Vaksinasi Berbayar Bukan Terobosan, Senator Khawatirkan Pemalsuan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mengkritisi rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 berbayar melalui apotek tertentu.

Senator asal Sulawesi Tengah itu mengkhawatirkan program yang dikenal dengan Vaksinasi Gotong Royong tersebut akan memunculkan komersialisasi vaksin yang sangat dibutuhkan saat kondisi darurat.

"Apakah pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain, lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan?" kata Abdul melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Selasa (13/7).

Menurut dia, Indonesia patut meniru Malaysia dan Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19. Selain itu, Abdul mengingatkan pemerintah soal potensi pemalsuan vaksin.

"Dalam situasi sepelik sekarang, saya khawatir pemerintah belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu," cetusnya. 

Politikus berlatar belakang pengusaha itu menegaskan potensi pemalsuan vaksin cukup besar. Dia mencontohkan praktik pemalsuan masker, oximeter, sertifikat vaksinasi, bahkan tes usap (swab test) antigen.

"Makin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya," tegasnya.

Abdul juga mengaitkan daftar prioritas penerima vaksin dengan vaksinasi berbayar.