Anggaran Australia 2017: Pajak Naik, Bantuan Luar Negeri Berkurang

Hampir semua warga Australia akan membayar pajak lebih tinggi dan ribuan warga Australia yang mendapat tunjangan pemerintah (misalnya: kaum difabel, lansia, pengungsi) -yang merupakan nasabah dari layanan Centrelink -akan menjalani tes obat-obatan dan menghadapi kemungkinan bahwa Pemerintah Australia mengendalikan pengeluaran mereka. Semua rencana itu terungkap dalam penyampaian anggaran kedua yang dilakukan Bendahara Utama Australia, Scott Morrison.

Retribusi program jaminan kesehatan ‘Medicare’ akan meningkat dan lima bank terbesar di Australia juga akan membayar miliaran dolar untuk memperbaiki defisit anggaran.

Scott Morrison telah meninggalkan langkah-langkah penghematan kontroversial senilai 13 miliar dolar (atau setara Rp 130 triliun) yang diumumkan pada tahun 2014, dengan mengakui bahwa mereka tidak akan lolos di Senat meski ada "upaya menyeluruh" dari kubu Koalisi.

Bendahara Utama Australia masih melakukan pemulihan kembali ke nilai surplus $ 7.4 miliar (atau setara Rp 74 triliun) pada 2020-21 dengan defisit yang diproyeksikan untuk 2017-18 sedikit direvisi menjadi $ 29,4 miliar (atau setara Rp 294 triliun).

Selain perubahan pendanaan pendidikan yang telah diumumkan, anggaran tersebut tampaknya merupakan pengaturan ulang dari keuangan Australia dan sebuah upaya untuk menghapus strategi kebijakan yang tidak populer.

Pembatalan rabat Medicare yang terbukti sangat tidak disukai konsumen dan kelompok medis akan dicabut, meskipun retribusi Medicare akan meningkat sebesar 0,5 persen dari tahun 2019.

Itu berarti, hampir semua warga Australia akan membayar pajak lebih tinggi, dengan mereka yang memiliki penghasilan kena pajak sebesar $ 85.000 (atau setara Rp 850 juta) harus membayar tambahan $ 425 (atau setara Rp 4,25 juta) setiap tahunnya.

Sebagian besar pendapatan tersebut akan digunakan untuk sepenuhnya mendanai Skema Asuransi Disabilitas Nasional senilai $ 22 miliar (atau setara Rp 220 triliun), yang berpotensi mengakhiri pertarungan politik atas kekosongan dana bernilai jutaan dolar.