Anggaran Bansos yang Dikucurkan Jokowi Berkurang, Hidayat Ingatkan Tri Rismaharini

Tugas penting dan mendesak lain bagi Mensos Tri Rismaharini adalah memastikan validitas dan verifikasi data, serta mekanisme kontrol dan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial tunai secara nasional.

Dia menegaskan hal ini penting agar korupsi yang telah menjatuhkan Mensos Juliari Batubara tidak terulang. 

Hidayat mencontohkan 2020 misalnya, ada 92 kabupaten/kota yang belum melakukan updating data sama sekali, 319 kabupaten/kota baru melakukan updating di bawah 50 persen  dan hanya 103 yang melakukan updating di atas 50 persen sejak 2015.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan hanya 29 kabupaten/kota  yang tertib melakukan updating. Terbaru, kata dia, di Jember, Minggu (3/1) ditemukan ratusan PNS dan 3.783 warga yang telah meninggal justru ikut terima bansos.

Ia mengingatkan selain masalah data yang simpang siur, pemotongan bansos juga jangan sampai terulang lagi. Sebab, katanya, banyak laporan di lapangan ada yang mendatangi rakyat mengatasnamakan pihak tertentu dan memberlakukan pemotongan sesudah diserahterimakan oleh pemerintah.

"Modus sejenis itu yang mengakibatkan Mensos Juliari ditangkap KPK. Oleh karena itu Presiden Jokowi penting untuk tidak cukup hanya menyampaikan “jangan Ada pemotongan”, tetapi harus diawasi betul. Sebab sudah terjadi Mensos tidak memotong, tetapi rekanan yang memotong dan memberikan fee kepada Menteri," kata Hidayat.

Karena itu, ia menegaskan Mensos Trismaharini harus fokus melakukan pengawasan dan pengawalan agar korupsi tidak terjadi lagi.

Supaya rakyat korban Covid-19 benar-benar merasakan hadirnya negara. Supaya terjadi pengawasan yang komprehensif,  agar rakyat berani menolak dan melaporkan bila ada yang lakukan pemotongan dengan dalih apa pun.