Anggaran Pemilu 2019 Rp 27,67 T, 60% untuk Honor Petugas

jpnn.com, JAKARTA - Anggaran pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 27,67 triliun. Lebih tinggi daripada dana Pemilu 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun. Meski demikian, KPU meyakinkan realisasi penggunaan anggaran tidak akan menghabiskan angka tersebut.

Sebab, terdapat sejumlah kondisi yang membuat pos anggaran tidak perlu digunakan secara maksimal. Serapan anggaran terbesar ada pada honor petugas ad hoc pemilu.

’’Anggarannya lebih dari 60 persen. Kemungkinan sekitar 64 persen dari total anggaran,’’ terang Ketua KPU Arief Budiman saat paparan akhir tahun di ruang rapat pleno utama KPU, Selasa (18/12). Bila dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 17,7 triliun.

Petugas ad hoc itu terdiri atas 36.005 PPK, 250.125 PPS, 5.666.500 KPPS, 1.619.000 linmas, dan ratusan ribu petugas pendaftaran pemilih. Masa tugas PPS dan PPK secara keseluruhan adalah 15 bulan, setelah KPU menerbitkan surat yang memperpanjang masa kerja para petugas tersebut selama tiga bulan.

Pemilu 2019, lanjut Arief, melibatkan stakeholder non pemilih dalam jumlah besar. ”(Diperkirakan) ada 17 juta orang yang terlibat saat pemungutan suara di TPS,” kata mantan komisioner KPU Jatim itu. Selain penyelenggara, ada pengawas TPS, pengamanan dari TNI-Polri, dan saksi peserta pemilu.

Bahkan, jumlah saksi diprediksi lebih banyak daripada jumlah petugas TPS. ’’Jumlah partainya saja 16. Belum saksi paslon, juga saksi anggota DPD,’’ lanjut Arief. Prediksi awal KPU, stakeholder yang terlibat di setiap TPS bisa 25 orang, bahkan lebih bila formasi saksi peserta pemilu lengkap.

Menurut Arief, dari keseluruhan anggaran, hanya anggaran honor yang tidak bisa dihemat. Sebab, nominal honor per petugas di setiap tingkatan sudah ditentukan. Masih ada sejumlah komponen yang bisa dihemat. Yang utama tentu saja logistik.

Dari kotak dan bilik suara saja, penghematannya mencapai 70 persen. Belum termasuk anggaran untuk logistik lain yang juga bisa dihemat setelah KPU memakai sistem lelang elektronik.