Anggaran Pemilu Ngadat, Kinerja KPU Terhambat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai belum cairnya anggaran pelaksanaan pemilu 2014 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), merupakan persoalan serius.

Karena hal tersebut dapat mengganggu proses pesta demokrasi lima tahunan di tanah air.

"Menurut saya dalam mengelola pelaksanaan pemilu harus diberi prioritas. Hal berkaitan dengan pemilu harus ditangani secara profesional," kata Siti di Jakarta, Selasa (14/1).

Menurut Zuhro, penundaan pencairan anggaran jika dibiarkan berlarut-larut, paling tidak dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses pelaksanaan tahapan pemilu dari penyelenggara pemilu.

Indikasi tersebut sebelumnya bahkan telah dikemukakan anggota Bawaslu, Nasrullah, pekan kemarin. Bahwa dana pengawasan yang ada tidak cukup membiayai pelaksanaan pengawasan hingga pemilihan presiden, Juli 2014.

"Persoalan ini penting menjadi prioritas. Jangan sampai karena alasan bertele-tele, kita menjadikan mereka (penyelenggara pemilu) tidak profesional," katanya.

Profesor yang akrab disapa Mba Wiwieq ini mengakui, model anggaran di Indonesia memang masih rentan disalahgunakan. Karena itu perlu dibenahi. Caranya dengan melakukan pengawasan yang cukup ketat dan pemimpin harus dapat memberi contoh penggunaan anggaran yang baik terlebih dahulu.

Hanya saja ketika terkait pelaksanaan pemilu dan kegiatan lain yang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat, perlu penanganan khusus.