Anggaran Pendidikan Cukup Besar, Tapi Belum Tepat Sasaran

"Ada apa di sini," ungkap Aman.

Selain itu, komisi IV juga mendorong agar gaji guru honor disetarakan dengan upah minimum kota atau paling tidak disamakan dengan karyawan honor di OPD Pemko lain.

Menurut dia, penyetaraan gaji guru honor ini sudah disampaikan mitra dinas pendidikan tersebut sejak pembahasan APBD murni 2018. Namun belum ada respon yang baik dari pemko.

"Saat ini belum sama, gaji guru honor jauh dibawah UMK dan honor pemko lain. Kebutuhan guru harus diperhatikan, berbicara guru apresiasinya harus lebih tinggi dibanding honor lain atau paling tidak disamaratakan," jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menambahkan, PPDB tahun ini kembali terancam bermasalah. Sebab, hingga sampai saat ini belum ada satupun RKB yang dibangun Disdik Kota Batam.

Menurut dia, terlambatnya pembangunan RKB ini disebabkan oleh tunda bayar sejumlah proyek di tahun 2017 lalu. Sehingga imbasnya, pemerintah daerah harus menunda pembangunan RKB demi pembayaran proyek yang tertunda tersebut.

"Mulai Desember ada tunda bayar kegiatan sebesar Rp 152 miliar, dan ini harus diselesaikan Pemko. Kemungkinan belanja langsung publik seperti RKB dan Unit Sekolah Baru (USB) baru dilaksanakan Mei atau Juni," sesalnya.(bp)