Anggaran Siluman Rp 38,1 Triliun Mengalir ke IMF

JAKARTA - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan pembayaran pembiayaan kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan IMF (International Monetary Fund) oleh pemerintah sebesar Rp 38,1 triliun adalah anggaran siluman karena belum mendapat persetujuan dari DPR.

Anggaran tersebut juga belum dianggarkan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara tahun 2012 dan 2013. Meski begitu, pemerintah melalui Surat Menteri Keuangaan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 april 2013, akan tetap membayar kenaikan kuota ke 14 ini.

"Pembayaran kuota ke-14 sebesar Rp 38,1 triliun akan dilakukan oleh BI dengan menggunakan cadangan devisa dan penggunaan cadangaan divisa untuk membayar sebesar Rp 38,1 triliun kepada IMF tidak akan membebani APBN," kata Uchok dalam siaran pers, Minggu (16/6).

Saat ini lanjut dia, Kementerian Keuangaan bekerjasama dengan BI sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 1967. PP itu akan menjadi dasar hukum bagi BI untuk melakukan pembayaran atas kenaikan kuota tersebut. Pelaksanaan Revisi PP no.1 Tahun 1967 telah mendapat persetujuan presiden, sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-958/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2012 tanggal 23 Juli 2012.