Anggota Dewan ini Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Begini

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Cellica Nurrachadiana mengingatkan pemerintah terkait rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025.

Cellica mengingatkan agar kenaikan PPN jangan sampai menyentuh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah harus konsisten mengawal sehingga kenaikan hanya menyasar barang mewah dan pengusaha besar.

"Kenaikan pajak 1 persen (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kami mendukung kebijakan ini dengan catatan implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah," kata Cellica dalam keterangannya, Senin (23/12).

Menurut dia, Keputusan Pemerintah menaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai penyelamat perekonomian Indonesia.

Mantan Bupati Karawang ini menilai kenaikan PPN merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021, termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.

"Tentunya kami menolak dengan tegas bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial," ucapnya.

Itu artinya, poin penting mengenai penerapan kenaikan PPN harus konsisten, yakni hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha-pengusaha besar.