Anggota DPR Sebut Penolakan Penutupan Dolly Bukan Kendala

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Machan Moesa mendorong pemerintah menjamin penyiapan lapangan kerja bagi eks warga lokalisasi Dolly, Jawa Timur. Bahkan dia mengaku siap memperjuangkan agar komisi agama, perempuan dan bencana alam menyetujui pengucuran anggaran yang diperlukan pemerintah.

"Karena itu kebijakan lokal, kita mendukung agar Komisi VIII mendukung anggarannya lewat Menteri Sosial. Jadi anggaran itu termasuk untuk keterampilan, jadi kalau dibutuhkan anggaran, kami di Komisi VIII akan setuju," kata Ali di DPR RI Jakarta, Rabu (18/6).

Ali sendiri melihat penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu sebuah keharusan karena sudah direncanakan sejak lama. Kalaupun ada penolakan-penolakan, dia melihatnya bukan sebagia kendala.

"Kita memang setuju itu di tutup, tapi mereka juga harus diberi skill, latihan apa keterampilan apa, kalau perlu juga dibutuhkan pasar lagi di situ, misalnya mal di situ," sarannya.

Terkait penolakan para pekerja seks komersial (PSK) atas uang jaminan yang diberikan sebesar Rp 5 juta dengan alasan tidak mencukupi, wakil rakyat asal Jawa Timur ini menganggap tidak berdasar.

"Ya ukuran gak cukup standartnya itu apa, itu kan juga harus jelas. Tapi standart Rp 5 juta menurut saya itu untuk sementara cukup. Tapi sebelumnya semua PSK harus beri pelatihan-pelatihan," tandasnya. (fat/jpnn)