Anies Baswedan Dilema Setelah Mutasi 16 Pejabat Tinggi

Selanjutnya, tambah Trubus, Anies tentu tidak mau pelayanan publik terganggu dengan mengembalikan jabatan para pejabat yang dicopotnya.

Sebab, hal itu akan menimbulkan konflik internal birokrasi Pemprov yang lebih luas dan persaingan yang tidak sehat.

"Di sisi lain akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Pemprov DKI Jakarta," jelas dia.

Terlebih, kata Trubus, Anies sudah menyatakan bahwa rekomendasi KASN bernuansa politis dan terkesan memojokkannya. Atas dasar itulah, tegas Trubus, Anies akan mempertahankan keputusannya itu.

Meski demikian, Trubus juga mengkritisi KASN atas rekomendasi yang dikeluarkan.

Menurut Trubus, rekomendasi KASN itu hanya sekadar mempertimbangkan amanat undang-undang tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

"Seperti aspek-aspek peningkatan pelayanan publik, resapan anggaran, konflik birokrasi, kelancaran percepatan reformasi birokrasi, dan lain-lain," pungkasnya. (tan/jpnn)