Anwar Nasution Capek Ceramahi Kada

Rabu, 22 Juli 2009 – 15:07 WIB

JAKARTA --- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution akan pensiun pada Oktober 2009 mendatang. Dia bercerita, selama menjabat sebagai Ketua BPK, dia menyisihkan waktu selama dua tahun untuk roadshow ke hampir seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya untuk bertemu dengan gubernur, bupati, dan walikota guna membangun komitmen perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, masih cukup banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberi opini disclaimer oleh BPK. Hanya saja, pertemuannya dengan para kepala daerah sama sekali tidak ada hasilnya.

Anwar menggambarkan, ketika bertemu dengan para gubernur, bupati dan walikota, dirinya mirip ustadz yang ceramah. "Saya seperti ustadz, mengunjungi semua daerah, memanggil gubernur, bupati, dan walikota untuk perbaikan sistem (pengelolaan keuangan daerah, red). Sama seperti ustadz yang sedang kutbah, mereka jawab 'amin', 'amin', tapi tidak tahu apa yang diamini. Sama seperti Anda yang tertidur saat kutbah shalat Jumat. Begitu keluar masjid, sudah lupa isi kutbah," urai Anwar Nasution menjawab pertanyaan JPNN usai seminar bertema 'Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/7).

Namun diakui, ada beberapa kepala daerah yang mau mendengarkan 'kutbahnya'. Dikatakan, dalam periode 2006-2008, LKPD tingkat provinsi yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanyalah Provinsi Gorontalo dan lima kabupaten/kota. Sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebanyak 21 persen pada tahun 2008 mendapat opini Tidak wajar (TW).

Anwar menguraikan, setidaknya ada lima penyebab lemahnya SDM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pertama, minimnya jumlah akuntan yang bergerak dalam produksi jasa-jasa (public goods) yang diproduksi oleh sektor pemerintah. Pendidikan dan kurikulum akuntansi di Indonesia hanya diarahkan menciptakan akuntan jasa-jasa privat yang diproduksi oleh dunia usaha. Kedua, tenaga di pemda, juga pusat, yang punya keahlian bidang pelaporan keuangan sangat terbatas.