APBD Terancam Dipangkas Rp 1,4 Triliun

jpnn.com - SANGATTA - Rasionalisasi anggaran yang rencananya hanya sekitar Rp 400 miliar ternyata membengkak. Kutai Timur disebut akan kehilangan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 1,4 triliun.

Akibatnya, Pemkab Kutim terancam akan mengalami krisis keuangan karena APBD 2016 yang dipatok Rp 3,5 triliun kini terancam dipangkas.

Dihadapan kepala SKPD, Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan, pemerintah pusat sekarang bukan hanya melakukan anggaran, tapi memotong anggaran. Dan kebijakan itu diambil tanpa melibatkan pemerintah daerah (pemda).

"Kalau kemarin, kita berjuang dengan angka Rp 400 miliar, dengan melakukan efisiensi merasionalisasinya hingga angka Rp 116 miliar. Tapi saat kita menghadap ke pusat, ternyata kita diberitahukan, kemungkinan Kutim terkena potongan anggaran Rp 1,4 triliun,"  jelasnya di laman Kaltim Post, Selasa (9/8).

Kasmidi mengaku sempat marah-marah ke pemerintah pusat. Sebab, kebijakan itu dinilai sangat merugikan. Khususnya Kutim sebagai daerah penghasil.

"Bahkan kita disebut ada kelebihan transfer dana triwulan pertama dan kedua sekitar Rp 200 miliar. Tapi itu pun kemungkinan akan diminta kembali oleh pusat. Dari mana uangnya," ujar Kasmidi.

Menurutnya, jika pemangkasan jadi dilakukan, maka Kutim terancam tidak akan mendapatkan lagi transfer dana bagi hasil untuk triwulan ketiga dan keempat. Akibatnya akan sangat berdampak besar bagi program pembangunan yang telah disusun.

"Ini jadi tugas berat bagi kita, karena akan berdampak besar dengan anggaran selama setahun ke depan. Kemungkinan tidak ada kegiatan di Kutim hingga akhir tahun ini. Dan syukur-syukur jika anggaran belanja kepegawaian tidak dipangkas nantinya," katanya. (jn/agi)