JPNN.com 
Apindo Ancam Mundur dari Dewan Pengupahan
Di Daerah yang Tidak Mengakomodasi Pengusaha
Dalam asumsi kebutuhan hidup layak (KHL)Bekasi pun, kata dia, pemerintah dinilai sengaja mengerek beberapa poin untuk menaikkan angka tersebut. Salah satunya, kebutuhan transportasi yang naik Rp 2.000 per hari. Dengan demikian asumsi kebutuhan transportasi naik 66 persen. Padahal, tarif angkutan umum di kota Bekasi tak mengalami perubahan.
Belum lagi soal asumsi pengeluaran listrik. Pemerintah daerah setempat dinilai curang dengan menggunakan tarif listrik golongan R1 1.300 va (volt ampere). Padahal acuan listrik dalam keputusan menteri tenaga kerja harus menggunakan tarif golongan R1 900 va.
"Akhirnya, kebutuhan listrik yang seharusnya hanya Rp 50 ribu per bulan menjadi Rp 100 ribu per bulan," imbuh Ketua Dewan Pimpinan Kota Bekasi Apindo Purnomo Narmiadi.
Hariyadi melanjutkan, di Sukabumi, pihaknya terpaksa mengambil keputusan mundur dari Dewan Pengupahan karena merasa dibohongi. Sebenarnya, Sukabumi merupakan salah satu daerah yang banyak mendapatkan berkah relokasi industri beberapa tahun ini. Tapi, nyatanya tahun ini pemerintah daerah Sukabumi justru menaikkan UMK sebesar 23,8 persen.
"Karena itu, kami pun akan memberikan hukuman kepada pemerintah daerah yang kami rasa sudah bertindak tidak adil. Yakni, dengan menyatakan dua daerah tersebut tak ramah investasi. Pernyataan ini akan kami sampaikan kepada investor asing yang ingin ke Indonesia," terangnya.
Dia menegaskan, hal ini sebenarnya sangat merugikan baik masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sebab, citra Indonesia secara keseluruhan bakal tercoreng di mata investor. Target pemerintah seperti penyerapan tenaga kerja pun bakal meleset lagi.
Dia mencontohkan, realisasi investasi pada kuartal kedua 2014 meningkat dari Rp 99 triliun menjadi Rp 112 triliun. Tapi, penyerapan tenaga kerjanya malah separuh hilang. Yakni, dari 630 ribu menjadi 350 ribu jiwa saja.
"Artinya, investasi padat karya semakin hilang. Padahal, Pak Sofyan Djalil (Menko Perekonomian) bilang masih butuh industri padat karya. Jadi, tolong tentukan sikap yang tegas," terangnya.
