Arah Baru Transmigrasi, Harus Ada Transformasi Budaya
Minggu, 17 Juni 2012 – 23:36 WIB
"Untuk birokrat, ke depannya tidak bisa lagi berwajah “pangreh” yang hanya “mengatur”, tetapi harus mampu menjadi pelayan, pembimbing, fasilitator, dan pelindung yang mampu memberikan kekuatan dan menciptakan iklim kondusif bagi terjadinya perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri,” tandasnya.
Lebih jauh Mirwanto menambahkan, tantangan perubahan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu disikapi adalah menghadapi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dari sentralistik ke otonomi daerah, walaupun sebenarnya otoda adalah keinginan kita bersama.
Di bidang transmigrasi ini, terang Mirwanto, otonomi daerah telah mengubah sistem dan cara pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengembangkan diri melalui transmigrasi, karena perpindahan melalui transmigrasi paling tidak akan melibatkan dua komunitas pemerintah daerah.