Argentina dan Inggris, Panas Karena Malvinas

STANLEY – Hasil referendum soal penentuan status dan nasib warga Kepulauan Falkland (Malvinas) pada Minggu lalu (10/3) berpotensi membuat tegang kembali hubungan Inggris-Argentina. Selasa (12/3) pemerintahan Presiden Cristina Elisabet Fernández de Kirchner menolak mengakui hasil referendum di wilayah kepulauan yang oleh Argentina disebut sebagai Islas Malvinas tersebut dan menyebutnya sebagai manuver Inggris tanpa dasar hukum.

Referendum tersebut diadakan untuk menentukan status apakah wilayah kepulauan dekat daratan Patagonia (bagian ujung selatan daratan Amerika Selatan) itu tetap berada di bawah naungan Inggris ataukah berdiri terpisah. Hasilnya, 99,8 persen suara memilih untuk tetap bergabung dengan Inggris meski memiliki pemerintahan sendiri. Hanya tiga di antara 1.517 surat suara sah yang menolak.

Di antara sekitar 2.841 penduduk kepulauan yang terletak sekitar 500 kilometer sebelah timur daratan Patagonia itu, 1.672 orang berhak memberikan suara. Hasil referendum pun menyebutkan bahwa 92 persen memilih menggunakan hak suara mereka.

’’Mereka adalah orang-orang Inggris. Kami menghormati jalan hidup dan identitas mereka. Kami pun menghormati jika mereka ingin tetap menjadi orang Inggris. Tetapi, tanah yang mereka tinggali itu bukanlah wilayah Inggris,’’ tegas Duta Besar (Dubes) Argentina untuk Inggris Alicia Castro.