JPNN.com 
AS Melunak soal Penyadapan
Janji Ubah Sistem Intelijen
jpnn.com - WASHINGTON - Protes Jerman dan desakan masyarakat internasional membuat Amerika Serikat (AS) melunak. Setelah memerintahkan untuk menghentikan penyadapan terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel, pemerintahan Presiden Barack Obama mengevaluasi praktik intelijen Badan Keamanan Nasional (NSA).
Dalam jumpa pers Senin waktu setempat (28/10), Jubir Gedung Putih Jay Carney menegaskan bahwa Obama akan mereformasi kebijakan luar negeri. Khususnya, kebijakan yang menyangkut praktik intelijen dan penyadapan.
"Kami sedang merancang beberapa metode untuk menambahkan transparansi dalam program ini," katanya. Menurut dia, saat ini Gedung Putih sedang mengevaluasi bersama Kongres.
Obama berharap transparansi dalam misi intelijen AS bisa menumbuhkan kembali kepercayaan negara-negara sekutu kepada Washington. Agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negeri Paman Sam, Gedung Putih sengaja meminta bantuan Kongres dalam memformulasikan definisi transparansi. Konon, AS tidak akan lagi menyadap diam-diam seperti yang terjadi pada Merkel.
Sebelumnya, harian New York Times melaporkan bahwa Obama berencana menghapus program penyadapan terhadap para pemimpin negara sahabat. Khususnya, negara-negara sekutu AS di Eropa.
Namun, menghentikan sebuah program bukanlah perkara mudah bagi NSA. Sebab, ada prosedur panjang yang harus mereka lewati. Tidak jelas apakah Kongres mendukung rencana Obama tersebut.
"Belum ada keputusan final soal itu (penghentian praktik penyadapan terhadap pemimpin negara sahabat). Pemerintah masih membahas dan mempertimbangkan rencana tersebut," kata salah seorang pejabat Washington yang merahasiakan identitasnya. Kini mengembalikan kepercayaan negara-negara sekutu menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS.
Senator Dianne Feinstein, chairwoman Komite Intelijen Senat, mengimbau pemerintahan Obama untuk meninjau secara menyeluruh program-program intelijen. "Gedung Putih telah menginformasikan bahwa penyadapan terhadap negara-negara sekutu AS tidak akan berlanjut," ungkap politikus Partai Demokrat asal Negara Bagian California itu.
