Askindo Minta Pemerintah Turunkan BK Ekspor

Kamis, 29 Juli 2010 – 19:24 WIB

"Industri pengolahan kakao di dalam negeri tidak mendorong berkembangnya investasi industri baru ke arah proses fermentasi. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan baru Yang menjamin tersedianya kakao fermentasi paling lama 7 bulan kedepan," saran Zulhefi, sembari menambahkan larangan ekspor biji kakao non-fermentasi dengan masa sosialisasi 6 bulan, sebagai upaya mengkondisikan petani melakukan fermentasi guna meningkatkan penghasilannya.

Bagi para petani yang tidak mau melakukan kakao fermentasi, lanjutnya, pemerintah bisa saja memberlakukan tarif baru bea keluar biji kakao dua kali lipat dengan masa sosialisai 1 tahun guna memberikan waktu bagi investor membangun mesin pengolah komplementer kakao berbentuk powder.

"Jika saja Indonesia bisa mendorong produksi biji kakao hingga ke tingkat fermentasi, jelas dengan sendirinya akan mengurangi impor powder yang selama ini menguras devisa negara," kata Zul. Saat ini Indonesia menghasilkan 600 ton biji kakao pertahun. 400 ton diantaranya diekspor, sedangkan sisanya 200 ton untuk kebutuhan dalam negeri, imbuhnya (fas/jpnn)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang meminta pemerintah segera menurunkan bea keluar (BK) ekspor biji kakao

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News