Asosiasi DPRD Dorong Pilkada Tidak Langsung

jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD atau mekanisme pemilihan secara tidak langsung.

ADKASI menilai usulan yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) tersebut perlu diperhatikan secara serius. Pasalnya, pilkada secara langsung memiliki banyak kelemahan.

"Sebagai mitra, ADKASI menganggap positif usulan pemerintah yang ingin mengembalikan kedaulatan DPRD sebagai negarawan sejati," kata Ketua Umum ADKASI, Salehudin dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Menurutnya, salah satu kelemahan pilkada langsung yakni besarnya uang negara yang harus dikeluarkan untuk membiayainya. Dalam satu tahun diperkirakan sekitar Rp15 triliun uang negara yang habis untuk penyelenggaraan pilkada.

Selain itu banyaknya jumlah pilkada juga menjadi pertimbangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kejenuhan di kalangan masyarakat.

"Contohnya di Jawa Timur yang terdiri dari 30 kabupaten/kota. Akibat terlalu sering agenda politik, masyarakat bosan. Fenomena ini terjadi juga di beberapa wilayah, terlihat dari semakin tingginya angka golput," kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara ini.

Ditambah lagi dengan kedewasaan berpolitik masyarakat yang masih rendah. Sehingga berimbas pada hilangnya rasa toleransi dan saling menghormati hanya karena perbedaan pandangan politik saat pilkada.

Saleh mengklaim, masalah-masalah tersebut bisa teratasi dengan pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Pasalnya, mekanisme pemilihan tidak langsung skalanya jauh lebih kecil dan terlokalisir dibanding pemilihan langsung.