Aturan Baru CPNS, Pemda Kalang-kabut

JAKARTA - Pantas saja banyak pemerintah daerah yang kalang kabut dengan pemerintah pusat untuk mengisi daftar rincian jabatan dalam formasi CPNS. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru yang diberlakukan mulai tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya, hanya ditetapkan kuota dan formasi CPNS saja, kini ditambah dengan merinci jenis jabatan dan pendidikan.

Kebijakan ini menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, untuk melihat berapa kebutuhan riil pemda akan aparatur. "Kalau hanya kuota dan formasi tanpa rincian yang detil, bisa saja daerah semaunya mengusulkan tanpa melihat apakah daerah butuh atau tidak. Akibatnya, banyak pegawai yang kerjanya tidak efisien karena tak sesuai keahlian dan bidangnya," kata Ramli kepada JPNN, Kamis (28/10).

Sistem baru ini, menurut Ramli sudah lama disosialisasikan pemerintah pusat ke daerah. Namun, masih banyak juga yang kurang paham dan bolak-balik mengganti rincian jabatannya.

"Sebenarnya mereka tidak perlu bolak-balik. Untuk perubahan, kami sudah menyediakan sistem on line yang tinggal diisi dan dilaporkan daerah ke pusat," ucapnya.

Dengan sistem on line, pemda tidak perlu datang ke Jakarta sehingga bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan dinas. Kecuali untuk daerah yang punya kasus harus datang ke Kementerian PAN&RB.