Aturan Pemberian Diskon E-Commerce Dinilai Bisa Jadi Bumerang Bagi Pemulihan Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan berencana akan membuat sejumlah aturan untuk memberantas dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan toko online (e-commerce).

Salah satu aturan yang akan dibahas adalah mengenai pemberian diskon.

Menanggapi rencana tersebut, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai kebijakan tersebut bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional.

“Konsumsi masyarakat menjadi sektor utama dalam mendorong perekonomian nasional. Jangan sampai kebijakan yang tadinya bagus untuk melindungi UMKM malah menjadi bumerang bagi ekonomi kita karena pelapak dan produsen tidak lagi mempunyai keluwesan dalam berstrategi,” ujar Huda, Selasa, (9/3).

Upaya pemerintah membuat regulasi mengenai pemberian diskon di e-commerce dipertanyakan di tengah kondisi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

“Kebijakan tersebut bisa jadi mendistraksi konsumsi masyarakat melalui e-commerce. Permintaan barang di e-commerce akan cenderung menurun dan ujung-ujungnya berdampak kepada produsen dan penjual," serunya.

Selain itu, tambahnya, traffic internet di platform akan menurun dan bisa merugikan platform dalam hal pendanaan. Jika hal tersebut terjadi, maka efek dominonya menjadi terlalu besar.

"Perlu dilihat juga apakah memang 'perang diskon' ini yang menyebabkan impor barang di e-commerce meningkat," jelasnya.