Jumat, 15 Agustus 2008 – 17:44 WIB
JAKARTA - Para pejabat di Medan, Riau, dan Kalimantan Timur (kaltim) menjadi sasaran pemerasan sejumlah orang yang mengaku sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku pihaknya sering menerima laporan mengenai beroperasinya petugas KPK gadungan di tiga daerah itu. Sasarannya adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, termasuk para kepala dinas. Para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi obyek pemerasan petugas KPK gadungan. jpnn.com - "Sebagian besar mengaku petugas KPK atau orang yang mengaku-ngaku bisa mengurus kasus yang ditangani KPK. Ini sering terjadi di Medan. Daerah lainnya yang menjadi sasaran adalah Kalimantan dan Riau," ungkap Johan Budi di gedung KPK, Jumat (15/8).
Para petugas KPK gadungan itu gerakannya tergolong nekat. Mereka, kata Johan,tak segan-segan menemui kepala daerah. "Lantas mereka katakan, anda punya kasus di KPK, kita bisa urus. Ujung-ujungnya minta uang," ujar Johan. Selain memeras, ada juga dengan motif lain yakni menjual buku yang dikatakan terbitan KPK.
Johan menyebutkan, sejak KPK berdiri hingga sekarang, setidaknya ada 100 kasus laporan mengenai aksi petugas KPK gadungan. Mantan wartawan itu berharap, masyarakat atau korban pemerasan harus cepat melapor ke KPK bila menemui orang yang mengaku petugas KPK tapi minta uang.
Dikatakan Johan, dalam menjalankan tugasnya, setiap petugas KPK membawa surat tugas, yang di dalamnya tercantum nama dan status kepegawaiannya di KPK. "Misal sebagai penyidik, maka identitasnya itu juga ada di surat tugas," terang Johan. (sam)
JPNN.com 
