Awas, Jejak Korupsi Berjemaah Bisa Ditutupi Audit Berbau Rasywah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah memberi perhatian khusus pada kasus dugaan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Menurutnya, praktik suap demi mendapatkan penilaian positif dari BPK bisa merusak tata kelola keuangan negara. Sebab, hasil pemeriksaan dan penilaian BPK sebagai lembaga auditor keuangan negara berpotensi menyesatkan.

“Praktik seperti itu pun memberi gambaran bahwa korupsi berjemaah di negara ini dilakukan secara sistematis, dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis berkat tipu muslihat para auditor,” ujar Bambang melalui pesan singkat ke media, Minggu (28/5).

Politikus Golkar yang dikenal vokal itu menegaskan, BPK memang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara atau lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Namun, sambungnya, penilaian atau opini WTP dari BPK yang dilandasi suap alias rasywah berarti manipulatif. 

Jika auditor BPK bertindak manipulatif demi rasuah, maka laporannya dipastikan sarat kebohongan. “Akibatnya, gambaran tentang tata kelola keuangan negara menjadi amburadul, karena benar-salah atau untung-rugi menjadi sulit ditelusuri,” tegasnya.

Bamsoet -panggilan akrabnya- khawatir praktik suap untuk meraih predikat WTP tidak hanya ada di Kemendes. Sebab, bukan tak mungkin praktik serupa juga terjadi pada kementerian/lembaga lain.

“Korupsi berjemaah ternyata dilakukan secara sistematis, dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis pula peran dan tipu muslihat para auditor BPK,” pungkasnya.(ara/jpnn)