Awas Manipulasi Verifikasi Honorer

Kekhawatiran tersebut diantaranya dipaparkan Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI) sebelum bertemu perwakilan Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) di Jakarta kemarin (29/2).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) DKHI Ali Mashar mengatakan, pemerintah sudah tegas membuat aturan untuk pengangkatan honorer kategori 1 (digaji APBN atau APBC) dan kategori 2 (digaji non APBD atau APBN). "Aturannya sudah jelas verifikasi dilakukan untuk pemda yang memiliki honorer lebih dari 200 orang," katanya.

Ali menyebutkan, pengangkatan honorer kategori 1 sangat rawan penyimpangan. Terlebih untuk kategori 2. Dia mengatakan, hingga saat ini  pemerintah belum tuntas memferivikasi data para honorer yang jumlahnya ratusan ribu orang itu. Dia mengatakan, verifikasi ini diperkirakan benar-benar tuntas setelah RPP disahkan pemerintah.