Badan PBB untuk Palestina Bangkrut, Menggaji Pegawai Saja Tidak Sanggup
jpnn.com, AMMAN - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi dan Pemulihan Palestina (UNRWA) mengalami kesulitan dana untuk menggaji pegawai dan melanjutkan berbagai program kemanusiaan untuk 5,7 juta warga Palestina yang saat ini mengungsi di beberapa daerah Timur Tengah.
Juru Bicara UNRWA Tamara Alrifai saat jumpa pers di Jenewa, Selasa (10/11), yang informasinya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya membutuhkan dana sekitar USD 30 juta (sekitar Rp 422 miliar) dalam waktu dua minggu ke depan untuk membayar gaji pegawai bulan ini.
"UNRWA biasanya mengeluarkan biaya USD 50 juta (sekitar Rp 703,5 miliar) per bulan untuk menggaji pegawai dan membiayai berbagai layanan kemanusiaan untuk 5,7 pengungsi, dan dalam waktu dua minggu ke depan kami harus mendapatkan dana sekitar USD 30 juta untuk dapat menggaji pegawai. Jika tidak, maka kami tidak dapat menggaji mereka dengan penuh dan mereka harus menunggu sisanya sampai kami punya cukup uang," kata Alrifai.
Sementara itu, Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Senin (9/11) mengumumkan pihaknya membutuhkan suntikan dana sampai USD 70 juta (sekitar Rp 985 miliar) sampai akhir bulan ini sehingga 28.000 stafnya di lapangan dapat menerima gaji dalam jumlah utuh sampai akhir 2020.
Ia menambahkan sebagian besar pegawai UNRWA di lapangan merupakan para pengungsi dari Palestina.
"Jika mereka kehilangan sumber pendapatannya, maka mereka kemungkinan akan masuk dalam jurang kemiskinan," kata Lazzarini dalam pernyataan tertulisnya.
Di samping untuk gaji, UNRWA membutuhkan suntukan dana untuk membiayai berbagai layanan kemanusiaan seperti membangun dan mengelola sarana karantina, rumah sakit dan klinik, menyalurkan obat-obatan serta membangun sarana konsultasi dokter via telepon, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak.
UNRWA telah mengalami kesulitan dana setidaknya dalam lima tahun terakhir dan pandemi COVID-19 membuat situasi keuangan badan PBB itu kian memburuk.