Badan Siber dan Sandi Nasional Segera Dibentuk, Bisa Blokir Akses Medsos

Sependapat dengan Wiranto, peneliti Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Ibnu Dwi Cahyo berpendapat bahwa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memiliki lembaga serupa BSSN sejak 2009.

”Indonesia termasuk terlambat. Namun, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali,” kata dia kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut pria yang akrab dipanggil Ibnu itu, akan semakin baik apabila ada undang-undang (UU) dibalik BSSN. Bukan sekedar perpres. ”Agar lebih kuat,” imbuhnya.

Dia pun berharap BSSN tidak hadir sebagai lembaga intelijen pasif. Melainkan menjadi cyber army yang mengamankan dan menyerang lawan jika memang dibutuhkan.

Melalui perpres yang ditandatangani presiden, BSSN dibentuk dengan dua elemen. Yakni Lemsaneg dan unsur Kemenkominfo. Hal itu, kata Ibnu, sudah baik.

Namun, akan lebih baik lagi apabila pemerintah turut melibatkan tenaga dari luar elemen tersebut. ”Seperti akademisi dan pakar yang memang menguasai keamanan cyber,” ungkapnya.

Ibnu yakin empat bulan masa transisi yang disiapkan pemerintah cukup. Sebab, BSSN tidak dibentuk dari nol. Infrastrukturnya juga sudah tersedia.

”Tinggal anggaran dan masalah teknis peleburan saja,” kata dia. Dengan modal yang sudah ada, mestinya pemerintah tidak perlu waktu terlalu lama menyiapkan BSSN sampai beroperasi.