BAHAYA! Jokowi Menyerah ke Opini Publik

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno menilai manajerial pemerintahan bakal kian berbahaya, kalau Presiden Joko Widodo terus-menerus menyerahkannya kepada opini publik.

"Repot kalau presiden terus-menerus menyerahkan manajerial pemerintahan kepada opini publik. Berbahaya ini," kata Hendrawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (2/3).

Kejadian revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) lanjutnya, merupakan salah satu bukti konkret dan terkini bahwa manajerial diserahkan kepada opini publik.

"Pelajarannya revisi UU KPK. Revisi tidak, revisi tidak. Akhirnya opini publik yang dipakai oleh presiden untuk menyikapi pro-kontra itu," tegasnya.

Mestinya ujar Hendrawan, presiden memintakan pandangan DPR, DPD MPR atau Mahkamah Konstitusi (MK). "Tapi dalam kenyataannya, presiden menggunakan pandangan opini publik. Ini bisa memunculkan fenomena baru yang disebut tirani opini," ucap Hendrawan. (fas/jpnn)