Bambang: Kami Melakukan Road Show

jpnn.com - BANDUNG – Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono membuka Padjadjaran Law Fair VIII tahun 2016. Acara tersebut berlangsung di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (15/).

Pelaksanaan Padjajaran Law Fair tahun 2016, ini merupakan pelaksanaan law fair ketiga yang dilaksanakan atas kerja sama BEM Fakultas Hukum Padjadjaran dengan MPR. Tema yang diusung pada pelaksanaan Padjajaran Law Fair VIII adalah Internalisasi Hukum Tata Negara. Acara ini diikuti 27 utusan perguruan tinggi dan dan 16 SLTA dari seluruh Indonesia.

Pembukaan Padjadjaran Law Fair tahun 2016, ini ditandai dengan pembacaan lafal Basmalah dilanjutkan pemukulan gong. Ikut hadir pada acara tersebut Prof. Bagir Manan, Prof. Sri Soemantri dan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari.

Dalam sambutannya, Bambang Sadono mengatakan sejak dua tahun lalu MPR membentuk badan pengkajian. Lembaga ini bertugas mengumpulkan aspirasi masyarakat, dan membahasnya sebagai satu upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Selama kurun dua tahun, menurut Bambang, pihaknya banyak menerima masukan dari masyarakat. Yaitu kelompok yang meminta dilakukannya penyempurnaan terhadap konstitusi. Mereka menganggap amandemen dilakukan pada saat yang kurang tepat, sehingga memiliki berbagai kekurangan dan harus disempurnakan. Kelompok kedua menghendaki tetap memakai konstitusi hasil amandemen empat tahap.

Sedang kelompok terakhir adalah mereka yang menghendaki agar kembali pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum perubahan.

Semua masukan itu dikaji oleh badan pengkajian. Selain itu Badan Pengkajian juga mengkaji kemungkinan pembuatan haluan negara, seperti halnya  GBHN serta  pemerintahan sistem presidensial hingga penguatan MPR.

“Kami melakukan road show untuk berdiskusi dan mencari masukan dan aspirasi dari masyarakat. Salah satu hasilnya, haluan negara seperti halnya  GBHN mungkin bisa diterima oleh semua kalangan dan dibutuhkan dalam pembangunan bangsa,” kata Bambang.