Bamsoet Ajak Masyarakat Bersinergi Buat Peta Pembangunan Indonesia

“Ini menjadi evaluasi bersama. Itulah yang membuat kami di MPR mengeluarkan rekomendasi agar kita memiliki peta jalan pembangunan nasional untuk segera menetapkan rencana jangka panjang yang jelas,” terangnya.

Namun, perjuangan untuk menyatukan kesepakatan sulit dan terjal. Selama dua periode, MPR begitu semangat merealisasikan PPHN, tetapi sampai hari ini belum terwujud karena terganjal berbagai kepentingan dan pertimbangan situasi politik yang tidak kondusif.

“Akhirnya, MPR sepakat mengambil langkah untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui amendemen. Sebenarnya, yang ideal menghadirkan kembali PPHN dengan kekuatan di atas undang-undang, yakni TAP MPR,’’ ucapnya.

Konsekuensinya harus melalui amandemen dan hal itu dalam situasi politik hari ini tidak memungkinkan.

‘’MPR mencari terobosan baru dan badan pengkajian MPR telah memberikan suatu titik terang atau jalan untuk memiliki terobosan itu, yaitu melalui Konvensi Konstitusi,” papar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan PPHN harus memiliki dasar yang sangat kuat sehingga tidak mudah ditorpedo dengan Perppu atau judicial review.

Dengan begitu, pembangunan ibu kota negara dan pembangunan infrastruktur berjangka panjang lain bisa dituntaskan oleh presiden terpilih nanti. 

“Melihat pentingnya PPHN untuk bangsa dan negara, saya mengajak seluruh Pimpinan dan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, juga seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi dan cendekiawan, mari semua bergandeng tangan bersama kita cari jalan terbaik,” pungkas Bamsoet.